Desak Transparansi Total, Puluhan Aktivis NTB Kepung Mapolda: “Desak Tes Urin dan Rambut Pejabat Kepolisian Secara Berkala”
MATARAM, 16 April 2026 – Gelombang keresahan masyarakat terhadap peredaran narkotika di Nusa Tenggara Barat (NTB) memuncak hari ini. Puluhan aktivis yang tergabung dalam koalisi ALARAM NTB, ALPA (Aliansi Pemuda Aktivis), dan Konsorsium Aktivis menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) NTB.
Membawa pesan utama “NTB Bebas Narkoba”, massa aksi menegaskan bahwa pemberantasan narkotika di wilayah NTB selama ini masih terjebak dalam seremonial belaka jika tidak menyentuh akar masalah: integritas aparat penegak hukum dan transparansi sistemik.
Lima Tuntutan Krusial
Dalam orasinya, koordinator aksi menyampaikan lima poin tuntutan mati yang harus segera dipenuhi oleh Polda NTB:
- Pembersihan Internal (Internal Cleansing): Mendesak pembersihan institusi dari oknum aparat yang terlibat dalam jaringan narkoba. Tanpa integritas internal, penegakan hukum hanya menjadi mitos.
- Mandatori Tes Urin dan Rambut: Mewajibkan tes biometrik (urin dan rambut) bagi seluruh pejabat kepolisian di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek secara berkala guna memastikan tidak adanya kontaminasi zat adiktif di tubuh penegak hukum.
- Sterilisasi Lapas: Menuntut tindakan tegas terhadap kebocoran kendali narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
- Transparansi Barang Bukti: Menuntut akuntabilitas data barang bukti (BB) serta proses pemusnahannya guna menghindari risiko “daur ulang” narkotika oleh oknum.
- Dashboard Informasi Publik: Sebagai poin progresif, massa menuntut Polda NTB menyediakan Dashboard Informasi Real-Time yang dapat diakses publik. Dashboard ini harus mencakup data pencegahan, pemetaan titik rawan, hingga progres proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
”Kami tidak butuh angka-angka di atas kertas yang dirilis setahun sekali. Kami menuntut Polda NTB membangun Dashboard Informasi yang transparan,” ujar Fidar Khairul Diaz selaku kordum aksi. “Publik harus bisa melihat secara real-time di mana titik rawan narkoba, bagaimana progres kasusnya, dan sejauh mana barang bukti dikelola. Ini adalah bentuk pengawasan publik di era digital” Pungkas Fidar.
Koalisi aktivis menilai bahwa keberadaan dashboard ini akan menjadi instrumen krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik (public trust) yang saat ini sedang mengalami krisis akibat keterlibatan oknum di berbagai tingkatan.
Massa aksi menyatakan bahwa tuntutan ini adalah prasyarat utama sebelum kepolisian bicara mengenai ancaman eksternal. “Pembersihan rumah tangga bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Jika Polda NTB tidak berani melakukan transparansi radikal melalui dashboard informasi dan tes rambut pejabatnya, maka jargon NTB Bebas Narkoba hanyalah isapan jempol,” tegas M. Fadaullah dari ALARAM NTB.
Aksi yang berlangsung tertib namun panas ini berakhir dengan pernyataan sikap terkait tuntutan tersebut kepada pihak Polda NTB, dengan ancaman eskalasi massa jika tidak ada tindakan konkret dalam waktu dekat.
